Factors Affecting Regulatory Non-Compliance in Local Governments in Indonesia: A Balanced Panel Data Analysis 2019–2023

Abstrak

Ketidakpatuhan terhadap peraturan merupakan tantangan yang terus-menerus dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan implikasi serius terhadap akuntabilitas fiskal publik. Studi ini meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah — yang terdiri dari ukuran pemerintah, otonomi fiskal, kompleksitas organisasi, belanja modal, dan temuan sistem pengendalian internal (KTP) — terhadap temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Dataset panel seimbang yang mencakup seluruh 34 provinsi selama lima tahun (2019–2023) dianalisis menggunakan estimator Random Effects GLS, yang dipilih melalui serangkaian pengujian spesifikasi model panel sistematis termasuk uji Chow, uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier, dan uji Hausman. Semua asumsi klasik terpenuhi, memvalidasi kesesuaian metode estimasi yang digunakan. Hasil menunjukkan bahwa model tersebut signifikan secara bersamaan, sementara hanya otonomi fiskal yang memberikan pengaruh parsial positif dan signifikan secara statistik terhadap temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Temuan ini mengungkapkan paradoks fiskal yang dapat dijelaskan melalui teori keagenan: otonomi fiskal yang lebih tinggi melemahkan mekanisme pengawasan vertikal dan memperbesar kompleksitas tata kelola pendapatan lokal, sehingga meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Studi ini memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperkaya wacana teori keagenan dalam konteks desentralisasi fiskal di negara berkembang, dan secara praktis dengan menawarkan wawasan kebijakan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri dalam merancang strategi pengawasan adaptif risiko yang responsif terhadap heterogenitas fiskal antarprovinsi.